Ibarat peribahasa sedia payung sebelum hujan, dana darurat terutama jika terjadi bencana perlu disiapkan jauh-jauh hari.  Maklum, sebagai manusia kita  tidak bisa memprediksi kapan bencana datang dan kita  butuh dana darurat. Dalam situasi genting, kita  pasti tidak memiliki  banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Termasuk dari  sisi kesiapan keuangan. Jika  situasi tidak memungkinkan untuk meminjam dari orang lain, maka diri sendiri lah yang dapat menolong. Oleh  karena itu sebelum terlambat, kita  patut memperhitungkan dana darurat dalam pengelolaan keuangan sedini mungkin. Perencana Keuangan dari  Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho, sebagaimana dikutip dari  CNN Indonesia, menjelaskan dana darurat berbeda dengan pos tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi mempunyai tujuan spesifik serta waktu penggunaan dana terukur. Semisal, untuk tabungan pendidikan sekolah anak, pensiun hari  tua, dana kesehatan yang digunakan ketika sakit, dan sebagainya. Sedangkan kondisi darurat merujuk kepada hal-hal yang tidak diinginkan tetapi bisa jadi menimpa kita  kapan saja, seperti; bencana alam, kebakaran, dan musibah lainnya yang tidak terduga. “Untuk dana darurat kita  siapkan tapi kita  tidak tahu kapan dan untuk tujuan apa akan kita  gunakan,” jelas  Andy. Andy menyatakan sebaiknya dana darurat disimpan secara terpisah dari tabungan dan investasi. Tujuannya, menghindari penggunaan dana darurat untuk kepentingan di luar  kondisi mendesak. Idealnya, lanjut  Andy, setiap orang memiliki  dana darurat sebesar tiga kali penghasilan bulanan. Jumlah itu ditujukan bagi orang yang belum berkeluarga atau masih single. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga, jumlah dana darurat tentu lebih  besar. Idealnya, sebesar enam kali penghasilan bulanan. Uang itu tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan yang sifatnya tidak mendesak. Jumlah dana darurat memang tidak kecil, tetapi kita  tidak perlu khawatir. Kita bisa menyiapkannya sedikit demi sedikit dari  penghasilan bulanan.

Untuk alokasi untuk dana darurat, Andy mengatakan, sebesar 10 persen harus disisihkan dari  penghasilan bulanan. Itu berarti, karyawan yang memiliki  gaji Rp7  juta  per bulan seyogyanya menyisihkan Rp700 ribu  untuk dana darurat. Selain 10 persen untuk dana darurat, orang juga  bisa menyisihkan sebesar 10 persen untuk tabungan dan investasi, 10 persen untuk kepentingan pengembangan diri, 10 persen untuk hal yang sifatnya hiburan, dan 5 persen untuk kegiatan yang bersifat sosial. “Lalu sebanyak 55 persen untuk kebutuhan hidup dalam sebulan,” jelas  Andy. Andy memaklumi jika dana darurat kerapkali terlewat dalam anggaran bulanan. Untuk itu ia memberikan tips  agar kita  membayangkan dan memahami potensi risiko  dalam kondisi mendesak tanpa memiliki  kecukupan keuangan. Hal itu tentunya akan membebani diri kita  sendiri. “Jadi kemalasan untuk mempersiapkan dana darurat bisa dilawan dengan kekhawatiran terhadap hal buruk yang akan terjadi kalau kita  tidak sisihkan dari  sekarang,” kata Andy.

Perencana Keuangan dari  Tatadana Consulting Tejasari Asad memiliki pandangan yang serupa. Ia mengatakan dana darurat harus dibedakan dengan uang tabungan dan investasi. Pemisahan ini bertujuan agar dalam keadaan darurat kita  sudah siap secara finansial tanpa mengurangi porsi dana lainnya, seperti dana kesehatan, pendidikan, dan pensiun. Skenario terburuk, kata Tejasari, jika kita  memakai dana pendidikan saat kondisi darurat, maka setelah masalah tuntas justru kita harus menyisihkan dari  nol untuk tabungan pendidikan. “Dengan adanya dana darurat kehidupan kita  berjalan normal setelah kondisi darurat bisa kita  lewati,” kata Tejasari.

Penyimpanan dana darurat bisa dilakukan pada beberapa instrumen keuangan, dengan catatan dana darurat disimpan pada instrumen yang mudah dicairkan saat kondisi genting. BPR Weleri Makmur memiliki  berbagai produk tabungan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyimpan dana darurat, misalnya Tabungan Smart, Tabungan Makmur, maupun Tabungan Rencana. Selain itu juga  ada tabungan masyarakat berhadiah (Tamasha) yang membantu masyarakat agar disiplin  menabung, pun dapat dijadikan agunan pinjaman ketika ada kebutuhan mendesak. (*)

Virus corona tak hanya menginfeksi manusia. Dampak dari virus ini turut menginfeksi ekonomi global termasuk domestik. Dengan kondisi ini, masyarakat harus lebih hati-hati dalam menginvestasikan dana mereka. Salah-salah bukan untung yang didapat, tapi buntung.

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo mengatakan di tengah kondisi tersebut masyarakat memang sebaiknya menjauhi pasar saham. Pasalnya, kondisi ekonomi sedang diliputi ketidakpastian. Langkah tersebut perlu dilakukan karena investasi saham berisiko tinggi.
“Saham bergerak sangat fluktuatif. Pergerakannya bisa naik dan turun hingga 20 persen dalam jangka pendek,” ujar Budi sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com.

Budi menyarankan agar masyarakat mendiversifikasi investasi mereka ke instrumen berisiko rendah, seperti emas, obligasi, dan deposito. Emas sejak dulu memang sudah terkenal sebagai investasi yang menjadi pelarian pasar untuk berinvestasi.

Selain emas, masyarakat juga bisa mengalihkan investasi mereka ke obligasi. Harga obligasi umumnya meningkat jika ada sentimen negatif di pasar. Namun, tingkat imbal hasil obligasi akan berbanding terbalik dengan harga. Jika harga menguat, maka imbal hasil obligasi akan turun.

Deposito juga merupakan alternatif dalam berinvestasi ketika ekonomi sedang lesu. Budi mengakui, deposito menawarkan keuntungan kecil tetapi lebih pasti. Deposito menjadi pilihan tepat untuk menghindari risiko, namun tetap menguntungkan.

Sementara itu, Perencana Keuangan Zelts Consulting Ahmad Ghozali mengatakan pemindahan dana dari investasi berisiko tinggi ke risiko yang lebih rendah bukan untuk mencari keuntungan. Langkah tersebut perlu dilakukan demi membatasi kerugian.

“Memindahkan dana dari investasi berisiko tinggi ke safe haven tujuannya bukan untuk menarik keuntungan, karena sulit memperkirakan berapa imbal hasilnya di tengah ketidakpastian seperti ini,” terang Ahmad.

Sama seperti Budi, ia juga menyarankan masyarakat berinvestasi ke produk yang lebih aman saat ekonomi sedang tak pasti dan menghindari instrumen investasi yang fluktuatif seperti saham.
Sebagai lembaga perbankan, BPR Weleri Makmur (BPR WM) juga memiliki produk deposito.

Nasabah dapat memilih jangka waktu deposito, mulai dari 1 bulan hingga 3 tahun. Suku bunga yang ditawarkan saat tulisan ini dibuat adalah mulai 6,5 persen hingga 8,25 persen per tahun tergantung jangka waktu yang dipilih.
Dari segi keamanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan di BPR hingga 2 milyar pada simpanan dengan bunga maksimal 8,25 per tahun. Jadi nasabah tidak perlu khawatir, karena dana aman dijamin oleh pemerintah.

Untuk membuka rekening deposito, nasabah dapat memilih cara mudah, yaitu mengajukan secara online di bprwm.co.id. Nasabah cukup mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito, kemudian akan dilakukan tindak lanjut oleh petugas.

Fenomena perubahan gaya transaksi jual beli ini dikenal dengan istilah  cashless society (masyarakat tanpa uang tunai). Seperti yang terlihat, istilah  tersebut merujuk pada kondisi masyarakat yang lebih  memilih  untuk menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi barang dan jasa dibandingkan dengan uang fisik. Menurut survei yang dilakukan oleh LinkedIn  dan Ipsos Reid  pada 2015,  51 persen generasi milenial  membayangkan transaksi di masa depan akan berlangsung secara cashless. Hasil tersebut didapatkan dari  9.200 total responden pengguna internet dari  10 negara yang berbeda dan terdiri dari  generasi milenial  dan generasi X. Lalu bagaimanakah generasi milenial seharusnya bersikap dalam menghadapi perubahan gaya dalam bertransaksi ini? Menurut perencana keuangan,Eko Endarto, sebagaimana dikutip dari laman kumparan.com menguraikan tanggapannya seputar fenomena cashless society ini. Eko menyebut sistem cashless  sebenarnya memiliki  beberapa keunggulan, misalnya, transaksi yang lebih  detail, lebih  aman, serta lebih  mudah. Selain itu, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi generasi milenial  untuk menjadi cashless. “Teknologi membuatnya mau tidak mau pasti akan lanjut, zaman mereka pasti nontunainya pasti lebih  banyak karena mereka dikasih dari  orang tua pun tidak pernah lagi sekarang tunai kan,  sudah main  transfer-transfer aja. Sejak lahir sudah ada ATM, kita  dulu  kan  belum,” ujarnya.

Meski demikian, Eko menilai fenomena cashless ini tidak berpotensi membuat generasi milenial  menjadi boros. Hanya saja, hal ini cenderung membuat milenial  menjadi tidak mengerti nilai (value) uang yang dimilikinya, karena nilai uang itu sendiri saat ini menjadi agak kabur. “Boros sih nggak, tapi  kadang-kadang mereka tidak mengerti value uangnya. Ya, jadi kadang-kadang mereka menganggap angka 100  (rupiah) sama dengan angka 100  ribu,  sama dengan 1 juta  nih, dalam hal membelanjakannya, karena nilai uangnya jadi agak kabur nih ketika kita menggunakan cashless karena kan sekadar angka, sekedar nolnya banyak, ya  kan? Dulu kan  kita  bikinnya warnanya berbeda, ada koin  ada kertas. Sekarang ya  sekadar belanja aja,”  jelas  Eko. Maka  dari  itu, Eko juga  menyarankan agar generasi milenial  tidak hanya menggunakan uang yang dimiliki untuk berbelanja saja. “Sebaiknya, selain menggunakan uang untuk belanja, mereka juga  harus punya produk investasi,” jelasnya. Eko sendiri menjelaskan kalau saat ini terdapat banyak bentuk investasi yang bisa dimiliki oleh generasi milenial dengan cukup mudah. Beberapa di antaranya seperti tabungan berjangka, bermain saham online, reksa dana, serta membeli emas. [LAU]

Dunia kesehatan akhir-akhir ini telah tergerak oleh munculnya virus yang disebut corona. Penyebaran virus dari Cina tidak hanya membuat orang sakit, tetapi juga membuat ekonomi sengsara. Direktur penelitian Pusat Reformasi Ekonomi (INTI), Piter Abdullah, mengatakan bahwa virus mahkota memiliki efek berbahaya pada ekonomi yang wilayahnya terpengaruh, terutama di China sendiri.

Virus Corona tetap menjadi perhatian pasar, tetapi penurunan dalam hasil atau tingkat pengembalian obligasi AS, khususnya jangka waktu 10 tahun, pada level terendah sejak 10 Oktober 2019 sebesar 1,6 persen, dapat mendorong penguatan nilai tukar pasar negara berkembang , termasuk Indonesia.

Menurut Ariston (The Fed), penurunan yield obligasi AS. UU Itu karena pembelian besar-besaran yang disebabkan oleh virus korona dan juga karena harapan kebijakan Federal Reserve AS. UU Bahwa Federal Reserve masih longgar pada tahun 2020.

The Fed akan memberikan keputusannya pada kebijakan moneter pada hari Rabu, 29 Januari, waktu setempat. Ariston memperkirakan bahwa rupee akan bergerak hari ini sekitar 13.600 per dolar menjadi 13.640 per dolar.

Bank Indonesia mendaftarkan modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pembelian surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp3,8 miliar hingga 23 Januari 2018. Namun, arus keluar modal di pasar saham juga terjadi sebesar Rp980 satu miliar

Gubernur BI (Bank Indonesia), jelas Perry Warjiyo, capital outflow terjadi karena kondisi geopolitik global dan pecahnya virus korona. Ini ditunjukkan oleh penurunan harga saham.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pelaku ekonomi untuk mewaspadai dampak penyebaran virus mahkota yang berasal dari Tiongkok pada stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia. Karena kekhawatiran pemain pasar tentang coronavirus adalah perasaan yang mempengaruhi pergerakan saham dan nilai tukar mata uang di pasar internasional.

Di Indonesia, virus mahkota Tirai Bambu setidaknya mengkhawatirkan peserta pasar. Akibatnya, penyebaran virus ini telah menjadi sentimen untuk perdagangan mata uang dan emas.

Nilai tukar rupee melemah menjadi 0,04 persen dari Rp13.669 menjadi Rp13.675 per dolar pagi ini. Selain itu, harga emas Antam turun Rp2.000 dari Rp771 ribu menjadi Rp769 ribu per gram.

Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengajukan proposal untuk mengembalikan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI). termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Secara tidak langsung, DPR mengusulkan agar OJK dibubarkan.

Ini karena kemunculan kasus Jiwarasa. Diketahui, Jiwasraya menjadi perhatian publik. Perusahaan tertinggal dalam pembayaran klaim sebesar Rp802 miliar untuk produk-produk tabungan pada Oktober 2018. dikarenakan perusahaan memiliki masalah likuiditas.

Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan lemahnya pengawasan OJK yang mengarah pada kasus Jiwarasa, yang merugikan beberapa game hampir 1T.

Sebelumnya, anggota Komisi III RPD RI, M. Husni, mempertanyakan peran OJK dalam kasus Jiwasraya. Dia mengatakan bahwa JS Saving Plan tidak dapat dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Husni mendesak Kantor Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kelalaian OJK. Menurutnya, ini harus digali, sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, ia juga melihat perlakuan OJK yang berbeda untuk Jiwasraya dibandingkan dengan masalah lain.

Namun Lana mengatakan OJK saat ini telah melakukan pengawasan yang memadai. Namun, kasus Jiwasraya dimainkan dengan baik oleh pihak internal. “Ini seperti rumah, OJK telah mencari, sudah memasang CCTV, sudah menggunakan semua kabel listrik, tetapi pencuri itu ahli,” kata Lana.

Selain itu, kasus Jiwasraya adalah kasus lama. Menurut Lana, OJK sebagai lembaga pengawas juga telah memperingatkan Jiwasraya. Namun, Lana menyarankan agar OJK di masa depan bisa lebih ketat dalam pengawasan.

Bentuk Panja Jiwasraya, akankah tumpang tindih? Meski begitu, Lana menyarankan agar OJK di masa depan bisa lebih ketat dalam pengawasan. “Mungkin di masa depan OJK perlu lebih disiplin tentang SOP itu sendiri. Jika SP3 belum pernah terkena SP3, ibu, jika SP3 tiba, akan segera mengambil tindakan tegas di depan perusahaan sesegera mungkin,”

Melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan OJK, Eriko mengatakan ada kemungkinan mentransfer fungsi pengawasan seperti yang dilakukan di Inggris. Berkenaan dengan hal ini, akan dibahas nanti di Panja.

Selain itu, ia juga berbicara tentang peraturan Bank Indonesia dan OJK. Ada beberapa poin peraturan yang harus ditinjau untuk menghindari penyimpangan. Menurutnya, rencana mengembalikan fungsi OJK ke BI telah dibahas secara internal di Komisi XI DPR.